cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Patrika
Published by Universitas Udayana
ISSN : 0215899X     EISSN : 25799487     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus in Scope Jurnal Kertha Patrika terbit tiga (3) kali setahun: yaitu bulan April, Agustus, dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 45 No 1 (2023)" : 7 Documents clear
Keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan Saham Harta Bersama Suami Istri ditinjau dari Asas Acta Publica Probant Sese Ipsa Kayla Raissafitri; Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
Kertha Patrika Vol 45 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i01.p02

Abstract

Penelitian dilakukan untuk mengupas keabsahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dengan menggunakan harta bersama suami istri, serta akibat hukum dari segala perbuatan hukum yang telah dipenuhi kewajibannya pada saat dibatalkannya akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Pendekatan perundang-undangan dan yuridis-normatif ditempuh sebagai metode penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka terhadap sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa suatu akta pendirian Perseroan Terbatas dengan harta kekayaan suami istri tidak sah menurut asas acta publica probant sese ipsa. Karena suami istri dianggap sebagai satu kesatuan hukum menurut ketentuan KUH Perdata dan UU Perkawinan, maka tidak ada unsur perjanjian hukum di antara mereka. Namun, sesuai dengan asas ini, akta pendirian Perseroan Terbatas tetap diakui sebagai dokumen hukum yang benar dan sah, setidaknya sampai pihak ketiga mengajukan gugatan di pengadilan dan berhasil membuktikan bahwa akta harus dideklarasi batal demi hukum. Sekalipun akta dibatalkan memberi dampak pada status pendirian, segala peristiwa hukum yang telah dilaksanakan kewajibannya oleh Perseroan Terbatas tetap diakui sah. Karena Perseroan Terbatas masih dinyatakan subjek hukum sempurna pada saat perjanjian untuk melakukan pemenuhan dilakukan.
Peranan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Terhadap Penerapan Hukum Acara Pidana Terkait Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Tindak Pidana Korupsi Raihan Wibowo; Handoyo Prasetyo
Kertha Patrika Vol 45 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i01.p07

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran terkait peran Komisi Yudisial dalam penerapan hukum acara pidana penggabungan gugatan ganti kerugian oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dengan mengangkat studi kasus Putusan Tindak Pidana Korupsi: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, serta memberikan gambaran terkait penguatan kapasitas hakim dalam penerapan hukum acara pidana sebagai wujud profesionalitas Hakim. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan studi kasus (case approach). Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni merupakan bahan hukum yang diperoleh dari putusan Hakim, peraturan perundangan-undangan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, bahan hukum sekunder dari studi kepustakaan berupa jurnal hukum, skripsi, dan laporan lainnya yang mendukung penelitian ini, dan bahan hukum tersier berupa bahan bukum yang akan menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan bahan lainnya khususnya terkait dengan peranan komisi yudisial dalam pengawasan Hakim dan konseptual hukum acara pidana penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Metode pengumpulan data yakni dilakukan dengan wawancara, dan pengumpulan bahan pustaka. wawancara dilakukan di Komisi Yudisial untuk mendapatkan data yang relevan dengan studi kasus yang diangkat oleh penulis. Dalam menyusun dan menganalisis data, digunakan cara berpikir deduktif (deductive reasoning). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Yudisial berperan dalam memeriksa pelangaran kode etik terhadap penyimpangan penerapan hukum acara pidana penggabungan gugatan ganti kerugian terkait tindak pidana korupsi, serta penguatan kapasitas hakim diperlukan untuk mengatasi adanya penyimpangan hukum acara oleh hakim.
Tanggungjawab Atas Beban Risiko Pemilik Kapal Yang Karam Karena Kecelakaan Dalam Pelayaran di Laut Indonesia Hendra Yulis Priyanto; Achmad Hasan Basri; Muchamad Huzaeni
Kertha Patrika Vol 45 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i01.p03

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji terkait terbentuknya ikatan hukum antara para pihak dalam penyelengaraan pelayaran dan tanggung jawab beban risiko bagi pemilik kapal atas penyingkiran kerangka kapal yang karam akibat kecelakaan dalam pelayaran di laut Indonesia. Kajian ini mamanfaatkan bentuk penelitian normatif yang memanfaatkan pendekatan melalui Undang-Undang, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian terbentuknya ikatan hukum dalam penyelenggaraan angkutan melalui laut terdiri dari dua pertama bersifat privat atau perdata menjadikan pondasi norma bagi pihak pada janji angkutan yang lahir dari kesepakatan. Kedua bersifat umum merupakan sandaran hukum yang berlaku dan bermanfaat bagi semua komponen yang terkait pada penyelenggaraan angkutan laut akan terikat berdasarkan hukum yang menyangkut kepentingan umum. Pembagian beban risiko dapat dilakukan melalui risk retention, risk sharing dan risk transfer. Bagi pemilik kapal yang tidak mengalihkan tanggung jawabnya atas penyingkiran badan kapal yang karam akibat kecelakaan dalam pelayaran di laut Indonesia dapat dimintai pertanggung jawaban secara mutlak akibat melanggar hukum berdasarkan beban risiko yang ditanggung sendiri (risk retention).
Problematika Penerapan Keadilan Restoratif di Wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T): Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kabupaten Maluku Tengah Josua Navirio Pardede; Septian Dwi Riadi
Kertha Patrika Vol 45 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i01.p04

Abstract

Keberadaan wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (Wilayah 3T) menjadi salah satu variabel yang penting untuk ditelaah dampaknya terhadap keberhasilan penerapan keadilan restoratif di tengah masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut hubungan keduanya, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh yang diberikan oleh elemen-elemen yang terdapat di wilayah 3T terhadap pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif oleh Kejaksaan, khususnya di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, penelitian ini menemukan bahwa terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menerapkan upaya keadilan restoratif di Kabupaten Maluku Tengah yang disebabkan oleh sejumlah faktor seperti komunikasi, transportasi, listrik (energi), pendidikan dan juga kebijakan internal dari Kejaksaan yang berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas penanganan perkara yang menggunakan pendekatan restoratif
North Natuna Waters Dispute Resolution Suwinto Johan; Ida Kurnia
Kertha Patrika Vol 45 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i01.p05

Abstract

This study seeks to discuss the most effective ways to resolve conflicts in the North Natuna Sea. China has repeatedly violated the North Natuna waters. The Indonesian government has carried out security in the North Natuna waters. This dispute resolution has not found the best way for Indonesia or China. Indonesia claims North Natuna waters governed by the Law of the Sea Convention of the United Nations (UNCLOS 1982) while China claims North Natuna waters unilaterally based on the nine-dash line. The Natuna dispute has become a national issue in Indonesia. A normative legal methodology is employed in this study. The research discussion does not only focus on disputes but also on the relationship with the environment. This study concludes that the sea is a very important source of biological life. Every country has an interest in marine waters. Biological resources in the sea are always moving and sometimes their rights and authority are transferred to other countries. Biological marine resources have an ecosystem of living life. The Indonesian government must take a prudent stance on the dispute over the North Natuna waters with the Chinese government. North Natuna waters have strategic value for many countries, not only Indonesia.
Diskursus Kompetensi Pengadilan Negeri dalam Memutus Penundaan Pemilu: Studi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst Ni Kadek Ayu Sri Undari; I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati
Kertha Patrika Vol 45 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i01.p01

Abstract

Pemilu merupakan pranata terpenting bagi negara demokrasi sehingga penundaan pemilu dianggap sebagai sebuah pelecehan terhadap konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan secara komprehensif ketentuan penundaan pemilu yang dikaji berdasarkan perspektif konstitusi dan peraturan perundang-undangan derivative lainnya; menyajikan implementasi ketentuan tersebut dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst serta mengelaborasi proyeksi implikasi yuridis dan politis atas dikeluarkannya Putusan in casu. Metode penelitian normatif dipilih untuk mengkaji permasalahan tersebut melalui statute, case dan conceptual approach terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang kemudian disajikan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, kewenangan penetapan penundaan pemilu berada pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Presiden dengan dasar pertimbangan berupa adanya kerusuhan; gangguan keamanan; bencana alam; gangguan lainnya atau terjadinya situasi bahaya. Keseluruhan indikator tersebut tidaklah terpenuhi dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri in casu yang bahkan sejatinya tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa proses pemilu dan terlebih menetapkan penundaan pemilu. Kendatipun demikian, asas res judicata pro veritate habetur mengakibatkan putusan tersebut tetap harus dianggap benar dan dijalankan sehingga pada akhirnya menyisakan ruang besar implikasi yuridis berupa penyudutan KPU dalam posisi yang dilematis, serta secara politis akan menjadi sebuah preseden yang melegitimasi pemanfaatan celah hukum demi menjalankan agenda politik penundaan pemilu di kemudian hari.
The Responsibilities of General Practitioners in Hiring Internsip Doctors in Independent Practices Putu Bagus Redika Janasuta; Mokhamad Khoirul Huda
Kertha Patrika Vol 45 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2023.v45.i01.p06

Abstract

The government expects all health workers to be able to provide optimal quality health services without being forced into carrying out their duties and responsibilities, both in government and private hospital service facilities, independent clinics, and independent practice. When the general practitioner is unable to attend on a predetermined schedule, the replacement of medical services is replaced by an internship doctor. This study aims to analyze the legal norms and responsibilities of general practitioners who provide delegation to substitute doctors who are still with internsip program status if medical negligence occurs at an independent clinic. The research method used normative juridical with a conceptual and legal approach. There is still a void in the legal norms in the legislation regarding the duties and roles of internship doctors in replacing medical services in independent clinics. The responsibility of a general practitioner who delegates duties to a substitute doctor who is still in the internship program status is mandatory. Thus, if medical negligence occurs at an independent clinic caused by medical services performed by an internsip doctor, the general practitioner will also be responsible administratively, civilly, or criminally.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 45 No 2 (2023) Vol 45 No 1 (2023) Vol 44 No 3 (2022) Vol 44 No 2 (2022) Vol 44 No 1 (2022) Vol 43 No 3 (2021) Vol 43 No 2 (2021) Vol 43 No 1 (2021) Vol 42 No 3 (2020) Vol 42 No 2 (2020) Vol 42 No 1 (2020) Vol 41 No 3 (2019) Vol 41 No 2 (2019) Vol 41 No 1 (2019) Vol 40 No 01 (2018) Vol 40 No 3 (2018) Vol 40 No 2 (2018) Vol 39 No 03 (2017) Vol 39 No 01 (2017) Vol 39 No 2 (2017) Vol 38 No 3 (2016) Vol 38 No 2 (2016) Vol 38 No 1 (2016) Vol 33 No 1 (2008) More Issue